Pemeringkatan e-Goverment Indonesia

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat e-Government di dalam Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Adapun metodologi pemeringkatan yang digunakan dalam melakukan pemeringkatan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan proses pelaksanaan PeGI kepada para peserta yang mencakup tatacara pemeringkatan, dimensi dan indikator-indikator yang akan dievaluasi, serta informasi pendukung yang diperlukan.
2. Peserta mempersiapkan berbagai informasi pendukung.
3. Peserta melakukan presentasi atau bisa juga berupa sesi wawancara dengan asesor.
4. Bila diperlukan, asesor dapat melakukan klarifikasi/pemeriksaan melalui telepon, e-mail atau dengan melihat ke lokasi.
5. Asesor melakukan asesmen dan memberikan rating per peserta. Rating yang diberikan meliputi rating per dimensi tiap-tiap peserta dan secara rata-rata keseluruhan peserta.
6. Kompilasi dan normalisasi di tingkat nasional.
7. Sidang asesor untuk menentukan hasil akhir pemeringkatan.
8. Hasil pemeringkatan dipublikasikan melalui berbagai media, situs web dan juga seminar-seminar agar hasilnya bisa diketahui oleh masyarakat umum.

Sedangkan pemberian rating pada para peserta dilakukan per dimensi dengan skala nilai sebagai berikut:

• 3,5 – 4,0 = sangat baik
• 2,5 – 3,49 = baik
• 1,5 – 2,49 = kurang
• 1,0 – 1,49 = sangat kurang

Selain itu, ditentukan lima dimensi yang akan dikaji yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi itu nantinya akan memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

1. Kebijakan

Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan dokumen-dokumen resmi yang mempunyai tujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK yang terdiri dari antara lain: visi dan misi, strategi pemanfaatan TIK, standar (laporan), pedoman, peraturan, dan kebijakan anggaran.

2. Kelembagaan

Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator antara lain: keberadaan organisasi struktural yang lengkap (menjalankan fungsi CIO, dukungan teknis, dan lain-lain), tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas, kelengkapan unit dan aparatur (jumlah, kompetensi, jenjang karir dan status), dan legalitas (dasar hukum).

3. Infrastruktur

Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan TIK yang terdiri dari antara lain: perangkat keras komputer dan piranti lunak, jaringan komunikasi (LAN, WAN, Internet), service delivery channel (web, telepon, sms dan lain lain), dan fasilitas pendukung (AC, UPS, Genset, Access Control).

4. Aplikasi

Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain: dapat bekerja sesuai dengan kondisi yang ada (ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan lain-lain), dapat bekerja memenuhi kebutuhan yang ada, berfungsi mendukung proses kerja yang efisien yang memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, membawa dampak positif bagi efisiensi dan kualitas layanan, serta mampu mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah.

5. Perencanaan

Dimensi perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan, indikatornya antara lain: adanya perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata, adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap, terdiri dari antara lain: Â tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa depan, pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan mengacu pada rencana pengembangan.

Berikut Hasilnya

Berdasarkan Provinsi (2008)

Peringkat	Provinsi	Dimensi					Rata-Rata	Kategori
		Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan
1	Jatim	3.33	3.20	3.05	3.22	3.25	3.21	Baik
2	DIY	3.29	3.07	2.76	3.26	2.92	3.06	Baik
3	Jabar	2.58	3.13	3.24	3.22	2.83	3.00	Baik
4	DKI	2.75	2.87	3.10	2.59	3.08	2.88	Baik
5	Kaltim	2.79	2.93	2.76	2.37	3.17	2.80	Baik
6	Jateng	2.54	2.27	2.76	2.59	2.58	2.55	Baik
7	NTT	2.79	2.60	2.48	2.59	2.25	2.54	Baik
8	Riau	2.29	2.40	2.10	2.48	2.25	2.30	Kurang
9	Banten	2.13	2.20	1.86	2.11	2.75	2.21	Kurang
10	Papua	2.08	2.07	2.43	1.70	2.50	2.16	Kurang
11	Sumsel	1.83	1.90	2.57	1.90	2.50	2.14	Kurang
12	Bali	1.96	2.27	1.86	2.67	1.33	2.02	Kurang
13	Lampung	1.96	2.47	1.71	2.37	1.50	2.00	Kurang
14	Gorontalo	2.00	2.20	2.00	2.22	1.50	1.98	Kurang
15	Sumbar	2.13	2.20	1.67	2.70	1.00	1.94	Kurang
16	Jambi	2.38	2.33	1.81	2.04	1.00	1.91	Kurang
17	Sumut	1.71	1.93	2.14	2.19	1.08	1.81	Kurang
18	NTB	1.92	1.87	1.86	1.70	1.00	1.67	Kurang
19	Sulsel	1.38	1.87	1.90	1.41	1.33	1.58	Kurang
20	Sultra	1.75	2.00	1.33	1.15	1.67	1.58	Kurang
21	NAD	1.58	1.20	1.67	1.56	1.83	1.57	Kurang
22	Papua Barat	1.71	1.87	1.52	1.67	1.00	1.55	Kurang
23	Bengkulu	1.13	1.80	1.52	1.89	1.00	1.47	Sangat Kurang
24	Kepri	1.42	1.27	1.38	1.59	1.25	1.38	Sangat Kurang
25	Kalsel	1.08	1.80	1.43	1.52	1.00	1.37	Sangat Kurang
26	Sulbar	1.29	1.67	1.24	1.30	1.00	1.30	Sangat Kurang
27	Babel	1.08	1.00	1.57	1.56	1.08	1.26	Sangat Kurang
Rata-Rata		2.03	2.16	2.06	2.13	1.84	2.05

Sumber: DitJen Aptel

Berdasarkan Departemen/Kementerian (2009)

Peringkat	Departemen	Dimensi					Rata-Rata	Kategori
		Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan
1	DEPDIKNAS	3.41	3.25	3.39	3.25	3.56	3.37	Baik
2	DEPKEU	3.25	3.47	3.57	3.38	2.92	3.32	Baik
3	DEPPU	3.29	3.13	3.05	3.46	3.58	3.30	Baik
4	DEPHAN	2.83	2.84	3.14	2.86	3.50	3.03	Baik
5	DEPPERIN	3.25	3.07	2.67	3.33	2.33	2.93	Baik
6	BAPPENAS	2.71	2.67	2.81	3.08	3.08	2.87	Baik
7	DEPNAKERTRANS	2.84	2.70	2.57	2.59	3.06	2.75	Baik
8	DEPSOS	2.83	2.80	3.05	3.00	1.92	2.72	Baik
9	DEPESDM	2.46	3.07	2.57	2.92	2.50	2.70	Baik
10	KEMENEGRISTEK	2.54	2.60	2.86	3.42	2.08	2.70	Baik
11	DEPHUB	2.63	2.80	2.43	2.63	2.92	2.68	Baik
12	DEPKOMINFO	2.63	2.67	2.62	3.00	2.42	2.67	Baik
13	DEPKUMHAM	3.02	2.65	2.29	2.56	2.75	2.65	Baik
14	KEMENEGKOPUKM	2.25	2.60	2.62	3.00	2.08	2.51	Baik
15	DEPTAN	2.42	2.60	2.67	2.56	2.17	2.48	Kurang
16	DEPDAG	1.93	2.08	2.69	2.80	2.40	2.38	Kurang
17	DEPKES	2.44	2.40	2.68	2.72	1.63	2.37	Kurang
18	DEPAG	2.29	2.47	2.33	3.08	1.58	2.35	Kurang
19	KEMENEGBUMN	1.58	2.00	2.24	3.38	1.92	2.22	Kurang
20	KEMENEGPAN	1.63	1.90	2.57	2.57	1.88	2.11	Kurang
21	KEMENEGKLH	1.83	2.13	2.51	1.89	1.83	2.04	Kurang
22	DEPBUDPAR	1.88	1.93	2.43	1.92	1.75	1.98	Kurang
23	DEPDAGRI	1.97	1.85	2.32	2.00	1.56	1.94	Kurang
24	DEPHUT	1.54	2.00	2.14	2.21	1.50	1.88	Kurang
25	KEMENEGPDT	1.50	1.53	1.81	2.15	2.00	1.80	Kurang
26	KEMENPERA	1.38	1.87	2.00	2.38	1.33	1.79	Kurang
27	KEMENPORA	1.54	2.07	1.57	1.88	1.58	1.73	Kurang
Rata-Rata		2.37	2.49	2.58	2.74	2.29	2.49

Sumber: DitJen Aptel